Hukum

  7 Jun 2015, 09:19

Pekan lalu penulis kembali berkunjung ke Solo dan Yogyakarta, dalam percakapan dengan berbagai kalangan ada benang merahnya, yaitu begitu amburadulnya hukum di Indonesia sekarang ini. Semua tertuju pada perlawanan koruptor terhadap KPK melalui jalur pra-peradilan yang keputusannya bisa kita saksikan bersama.

Tersangka koruptor pada memperoleh kemenangan karena hakim yang berlindung di balik kekuasaannya, menafsirkan hukum semau gue. Ditambah kekuatan pendukung koruptor dari para pengacara yang banyak memperoleh rezeki dari hasil korupsi, "ahli" hukum, pengamat politik asal cuap seperti bersatu-padu. Sekaligus diberi ruang oleh media terutama TV berceloteh tentang "kebenaran dan keadilan" versinya sendiri-sendiri.

Ditambah psywar baik dari Bareskrim Polri maupun pimpinan DPR kepada Sembilan Srikandi Pansel pimpinan KPK, untuk tidak memilih pemimpin KPK yang main jebak, main sadap, bikin grogi orang, main penetapan tersangka, dst. Ditambah kepala Bareskrimnya sendiri menolak untuk melaporkan kekayaannya. Mereka itu tetap belum sadar bahwa korupsi itu kejahatan luar biasa, maka cara penangannya juga harus luar biasa.

Kini hakim yang dianggap wakil Tuhan malah bertindak sebagai "tuhan" dengan penafsiran hukum yang menjadi cara baru untuk melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Mengutip pakar hukum UI Ganjar Laksmana Bondan, "Tak ada yang bisa menjamin hakim tak seenaknya menafsirkan (hukum). Yang bisa dijamin cuma perlindungan hak untuk diadili secara adil dan transparan termasuk lewat upaya hukum banding dan kasasi."

Dalam kasus ini penulis hanya menyayangkan kepada para pengasuh media, yang tak mempunyai pandangan kritis dan hanya terbawa arus yang mempermainkan opini waras publik. Medianya hanya dijadikan corong pembenaran sepihak.

(Ed)

Lihat Juga:

• Warta Minggu Digital (PDF)

Editorial (WM) Lainnya...