Yogyakarta

  17 May 2015, 06:11

Bagi penulis kota Solo dan Yogyakarta sudah begitu mendarah daging, Solo tempat asal tumpah darah dan Yogyakarta selain menjalani masa kecil juga tempat asal mertua, dan nenek moyang isteri juga kini besan. Kalau setahun tidak pergi ke sana ada kerinduan dan psikologis lalu "sakit-sakitan". Sejarah dua kota itu, baik dari sejarah keratonnya sampai masalah sosial/politik/budaya penulis dalami yang berasal dari para tetua maupun buku-buku.

Kebetulan penulis kenal dengan almarhum Sri Sultan Hamengku Buwono IX melalui jalur olahraga ketika menjadi wartawan olahraga dan beliau sebagai Ketua Umum KONI Pusat. Juga peran beliau dalam kancah sejarah berdirinya RI ini. Selain mengakui kemerdekaan dan langsung bergabung, juga menyumbangkan kekayaan keraton untuk menjalankan pemerintahan RI yang belum punya apa-apa.

Tak heran Presiden Soekarno menghadiahkan status DIY Daerah Istimewa Yogyakarta, yang nota bene gubernur dan wakilnya adalah keturunan Sri Sultan dan Paku Alam. Jangan heran pula ketika Presiden SBY akan mengutak-utik keistimewaan DIY, kontan seluruh rakyat Yogyakarta bergerak serentak mendukung Sri Sultan Hamengku Buwono X. Tetapi kini, Yogyakarta lagi ramai-horeg gara-gara suksesi. Raja dan Gubernur harus laki-laki menurut pangeran amanat nenek moyang. Padahal raja sekarang tidak punya anak laki-laki. Masyarakat DIY terbelah.

Penulis ketika berkunjung ke kota itu mencoba menyerap aspirasi rakyat, dari sopir taksi, tukang becak, pedagang kaki lima. Kesimpulannya adalah kekuasaan menimbulkan keserakahan, karena raja yang tak mempunyai keturunan laki-laki itu tidak mendapat wahyu. Ini yang menyebabkan raja Yogyakarta itu meredup di mata rakyat kecil.

Maka sejarah kekuasaan selalu berulang. Kata pepatah Jawa "Melik nggendong lali". Biasanya suara rakyat dianggap angin lalu. Semoga kasus Yogyakarta menjadi pelajaran Presiden JKW.

(ED)

Lihat Juga:

• Warta Minggu Digital (PDF)

Editorial (WM) Lainnya...